• anda pengunjung ke



  • Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

    Bergabunglah dengan 1.280 pengikut lainnya

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PANITIA PILKADES

 

  1. A.   PENDAHULUAN

 

Pemilihan Kepala Desa sering diwarnai dan sarat dengan berbagai kepentingan. Dilihat dari aspek orientasinya, kepentingan tersebut terdiri dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Selanjutnya ditinjau dari aspek aktornya terdiri dari para Calon, para pecut, warga desa, para botoh dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan tersebut antara yang satu dengan yang lain biasanya saling bertentangan, sehingga potensi muncul kerawanan-kerawanan. Kemudian apabila kerawanan-kerawanan tersebut tidak segera ditutup/diantisipasi dapat berakibat muncul masalah yang akan bermuara pada gangguan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Menyadari banyaknya kepentingan yang diarahkan pada pelaksanaan Pilkades, maka Panitia Pemilihan sebagai pelaksana tahapan pemilihan kepala desa dituntut dapat dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia Pemilihan dalam rangka menjalankan tugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa harus memiliki peraturan yang rinci dan mampu mengantispasi perbagai persoalan yang akan muncul sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu Peraturan Panitia Pemilihan yang mengatur mengenai tahapan Pilkades agar lebih teknis dan lebih rinci dibandingkan dengan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa maupun Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Menurut urgensinya Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa paling sedikit ada 5 (lima) yaitu :

  1. Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
  3. Tata Cara Pendaftaran Pemilih.
  4. Tata Cara Kampanye Calon Kepala Desa
  5. Tata Cara Pemungutan Suara.

Peraturan Panitia tersebut diatas merupakan pedoman bagi Panitia dalam melakanakan tahapan-tahapan Pilkades. Panitia tidak diperkenankan mengambil tindakan yang tidak diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan. Semua hal yang perlu diatur oleh Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pilkades agar diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: